Dispendik Probolinggo, Serahkan Besarnya Pungutan PPDB ke Sekolah
Last Update by:18 Jun 2013

Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo nampaknya tak main-main untuk meluaskan mutu pendidikannya, pasalnya, Dispendik sendiri memberikan kebebasan kepada sekolah menengah atas (SMA) untuk menarik pungutan sepanjang dibutuhkan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tutuq Edi utomo. Menurutnya, dinas pendidikan tidak akan ikut campur dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDP). Pihaknya hanya memantau, apakah pihak sekolah sudah sesuai dengan aturan atau tidak.

Hak otonom tersebut diberikan berdasarkan pada UU 2002/2003  tentang sistem pendidikan nasional. "Untuk penerimaan peserta didik baru kita serahkan kepada sekolah untuk mengelola, termasuk untuk pembiayaannya," kata Tutuq.

Untuk biaya sendiri, nantinya sekolah wajib melampirkan rincian biaya termasuk penggunaannya. Yang perlu ditekankan, lanjut Tutuq, adalah biaya tersebut sudah disepakati antara pihak sekolah dan komite sekolah.

"Kita menerima laporan dari masing-masing kasek mengenai sistem dan tatacara pelaksanaan PPDB," kata Tutuq.

Ketika ditanya, apakah tidak ada kekhawatiran sekolah bakal menarik pungutan sebesar-besarnya, Tutuq mengatakan, dinas pendidikan sendiri tidak khawatir sebab, sekolah yang ada dibawah dinas pendidikan dalam mengambil kebijakan sudah disepakati bersama dengan komite sekolah.

"Payung hukumnya jelas, saat komite sekolah sudah menyepakati, berapapun besarannya, maka itu sah dan tidak melanggar aturan," katanya.

Pungutan itu meliputi biaya daftar ulang, biaya seragam, sumbangan pendidikan, biaya organisasi intra serta baiya yang lain yang menjadi kebutuhan sekolah.

"Selama pungutan tersebut menjadi kebutuhan sekolah dan disepakati. Maka berapa pun nominalnya tidak menjadi masalah," katanya saat ditemui wartawan usai rapat paripurna, Senin (17/06/2013).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi D, Husnan Taufiq juga berpendapat sama. Selama pungutan itu tidak menjadi keluhan dan mampu dibayar oleh wali murid maka itu sah-sah saja.

Namun, Husnan berharap, jangan sampai pungutan tersebut menjadi hambatan para siswa yang bakal melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah."Kalau ada siswa yang tidak mampu bayar, dan dia dinyatakan diteriam saat tes, maka tidak boleh pihak sekolah menolak alasan biaya. Harus diberikan dispensasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya," kata politisi berkumis ini.

Sementara itu berdasarkan kalender akademik tahun ajaran 2013/2014 Pendaftaran sendiri untuk tingkat SMA di Kabupaten Probolinggo dimulai 1-6 Juli Besok. Sedangkan untuk daftar ulang 10-12 Juli 2013

 

Sumber: sindopos

Komentar


Top